RMS Jadi Alasan Presiden SBY Batal Ke Belanda
JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, pembatalan kunjungan kerja ke Belanda disebabkan oleh perkembangan situasi di Belanda. Dalam beberapa hari terakhir, kata Presiden SBY, ada pergerakan di Den Haag tentang pengajuan ke pengadilan untuk mempersoalkan masalah hak asasi manusia di Indonesia.
Menurut Presiden SBY, pihak yang mengajukan ke pengadilan itu meminta pengadilan untuk menangkap Presiden Indonesia pada saat berkunjung ke Belanda. "Yang menuntut ada warga negara Belanda, tapi juga ada organisasi, termasuk yang menamakan dirinya RMS," kata PresidenSBY dalam konferensi pers di ruangan VIP Bandara Halim Perdanakusumah, Selasa (5/10).
Presiden SBY tidak menyebut kepanjangan dari singkatan RMS yang disampaikannya. Namun, RMS selalu diasosiasikan sebagai Republik Maluku Selatan yang memang memiliki basis massa dan simpatisan di Belanda. Presiden mengatakan, unjuk rasa kepada presiden yang mengunjungi satu negera itu hal biasa, tapi tidak bisa diterima ketika kunjungan ada putusan pengadilan yang memerintahkan penangkapan.
"Yang tidak bisa saya terima adalah ketika Presiden RI berkunjung ke Den Haag, Belanda atas undangan Ratu Belanda dan PM Belanda, pada saat itulah, pada saat kunjungan digelar sebuah pengadilan yang antara lain untuk memutus tuntutan ditangkapnya Presiden RI," kata Presiden. Hal itu, katanya, memang berkaitan dengan RMS dan isu politik seperti itu.
"Kalau tetap saya lakukan kunjungan ke negeri Belanda justru akan menimbulkan salah persepsi, salah pengertian dan situasi psikologis yang tidak baik. Saya tidak ingin justru hubungan baik dengan negara mana pun, termasuk negara Belanda yang dalam perkembangannya justru meningkat kerjasamanya, diganggu dengan situasi psikologi seperti ini," kata Presiden SBY.
Bagi Indonesia, ujarnya, hal itu berkaitan dengan harga diri. "Kalau sampai seperti itu, digelar pengadilan pada saat saya berkunjung ke sana, itu menyangkut harga diri kita sebagai bangsa, menyangkut kehormatan kita sebagai bangsa," kata Presiden SBY. Terkait pembatalan kunjungan itu, Presiden SBY akan mengirim surat kepada PM Belanda.
Menurut Presiden SBY, kunjungan sebenarnya ditunda saja, yaitu sampai situasinya jernih dan tidak menimbulkan salah paham bagi rakyat Indonesia. "Niat kita sesungguhnya ingin meningkatkan kerja sama," katanya. Presiden berharap mestinya kunjungan seperti ini tidak diganggu oleh sebuah kegiatan yang sangat kontraproduktif dan menimbulkan salah terima dari bangsa Indonesia.
Kapan kunjungan ke Belanda akan dilakukan kembali? "Kita lihat perkembangannya, sampai semuanya clear, semuanya jernih, semuanya tepat, sehingga justru kunjungan itu berhasil untuk meningkatkan kerja sama," kata Presiden SBY. Padahal, ujarnya, kunjungan ke Belanda sudah diagendakan sejak 2007 silam.
"Harapan kita sebenarnya tahun ini, sekarang ini saya bisa berkunjung ke negeri Belanda, yang juga memiliki agenda yang konkret, peningkatan kerjasama di bidang ekonomi, utamanya investasi, perdagangan, dan pariwisata yang juga memiliki perkembangan yang baik, dan kemudian juga kerjasama di bidang pendidikan, juga kerjasama di bidang lingkungan hidup, serta pertanian," kata Presiden SBY. Artinya, ada agenda yang konkret yang tentu bermanfaat bagi kedua negara.
Menurut Presiden SBY, pihak yang mengajukan ke pengadilan itu meminta pengadilan untuk menangkap Presiden Indonesia pada saat berkunjung ke Belanda. "Yang menuntut ada warga negara Belanda, tapi juga ada organisasi, termasuk yang menamakan dirinya RMS," kata PresidenSBY dalam konferensi pers di ruangan VIP Bandara Halim Perdanakusumah, Selasa (5/10).
Presiden SBY tidak menyebut kepanjangan dari singkatan RMS yang disampaikannya. Namun, RMS selalu diasosiasikan sebagai Republik Maluku Selatan yang memang memiliki basis massa dan simpatisan di Belanda. Presiden mengatakan, unjuk rasa kepada presiden yang mengunjungi satu negera itu hal biasa, tapi tidak bisa diterima ketika kunjungan ada putusan pengadilan yang memerintahkan penangkapan.
"Yang tidak bisa saya terima adalah ketika Presiden RI berkunjung ke Den Haag, Belanda atas undangan Ratu Belanda dan PM Belanda, pada saat itulah, pada saat kunjungan digelar sebuah pengadilan yang antara lain untuk memutus tuntutan ditangkapnya Presiden RI," kata Presiden. Hal itu, katanya, memang berkaitan dengan RMS dan isu politik seperti itu.
"Kalau tetap saya lakukan kunjungan ke negeri Belanda justru akan menimbulkan salah persepsi, salah pengertian dan situasi psikologis yang tidak baik. Saya tidak ingin justru hubungan baik dengan negara mana pun, termasuk negara Belanda yang dalam perkembangannya justru meningkat kerjasamanya, diganggu dengan situasi psikologi seperti ini," kata Presiden SBY.
Bagi Indonesia, ujarnya, hal itu berkaitan dengan harga diri. "Kalau sampai seperti itu, digelar pengadilan pada saat saya berkunjung ke sana, itu menyangkut harga diri kita sebagai bangsa, menyangkut kehormatan kita sebagai bangsa," kata Presiden SBY. Terkait pembatalan kunjungan itu, Presiden SBY akan mengirim surat kepada PM Belanda.
Menurut Presiden SBY, kunjungan sebenarnya ditunda saja, yaitu sampai situasinya jernih dan tidak menimbulkan salah paham bagi rakyat Indonesia. "Niat kita sesungguhnya ingin meningkatkan kerja sama," katanya. Presiden berharap mestinya kunjungan seperti ini tidak diganggu oleh sebuah kegiatan yang sangat kontraproduktif dan menimbulkan salah terima dari bangsa Indonesia.
Kapan kunjungan ke Belanda akan dilakukan kembali? "Kita lihat perkembangannya, sampai semuanya clear, semuanya jernih, semuanya tepat, sehingga justru kunjungan itu berhasil untuk meningkatkan kerja sama," kata Presiden SBY. Padahal, ujarnya, kunjungan ke Belanda sudah diagendakan sejak 2007 silam.
"Harapan kita sebenarnya tahun ini, sekarang ini saya bisa berkunjung ke negeri Belanda, yang juga memiliki agenda yang konkret, peningkatan kerjasama di bidang ekonomi, utamanya investasi, perdagangan, dan pariwisata yang juga memiliki perkembangan yang baik, dan kemudian juga kerjasama di bidang pendidikan, juga kerjasama di bidang lingkungan hidup, serta pertanian," kata Presiden SBY. Artinya, ada agenda yang konkret yang tentu bermanfaat bagi kedua negara.
Sumber : Republika
0 comments:
Post a Comment