Sutiyoso : Ada Motive Lain Presiden SBY Batal Ke Belanda.
JAKARTA - Pembatalan keberangkatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Belanda dinilai bukan semata-mata karena masalah Republik Maluku Selatan (RMS). Mantan Gubernur DKI Sutiyoso menduga ada motif lain terkait penundaan kunjungan kenegaraan itu.
"Barangkali ada motif lain yang masuk ke Presiden SBY, selain masalah pengadilan HAM di Belanda,” kata Sutiyoso, di Jakarta, Selasa (5/10).
Hanya saja, mantan Pangdam Jaya itu tak mau merinci apa motif yang diduganya tersebut. "Tidak etis saya mengungkap dugaan itu, tapi dalam perspektif inteligen, pasti ada hal lain," ujar Bang Yos, sapaan akrab Sutiyoso.
Dijelaskannya, bila seorang kepala negara diundang ke suatu negara, maka pemerintah setempat pasti sudah menyiapkan pengamanan dan menjamin keselamatan kepala negara yang berkunjung.
"Logikanya, bila seorang kepala negara datang ke suatu negara, maka pemerintah setempat 100 persen harus menjamin keselamatan kepala negara yang berkunjung di samping Presiden mempunyai kekebalan diplomatik," kata dia.
Bang Yos menceritakan kisahnya saat berkunjung ke Australia beberapa waktu lalu. “Saat itu saya didatangi polisi federal Australia. Tapi, saya melawan karena kurang koordinasi," ungkapnya.
Terpisah, Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, Ahmad Muzani, mengatakan, pembatalan kunjungan Presiden SBY ke Belanda diduga kurangnya jaminan keamanan kepada Presiden SBY. "Karena tuan rumah (Belanda) tidak memberikan kepastian jaminan keamanan kepada kepala negara kita. Apa yang dilakukan oleh Presiden SBY, sudah benar," imbuh Muzani.
Menurut Muzani, soal RMS sebenarnya sudah selesai dan tidak punya kekuatan riil sama sekali. "Secara de facto, RMS masih ada karena difasilitasi oleh pemerintah Belanda, sehingga terkesan masih kuat. Padahal RMS itu tidak ada kekuatan lagi," ujar anggota Komisi I DPR itu.
Seperti diketahui, Presiden SBY mendadak membatalkan kunjungan ke Belanda dengan alasan adanya tuntutan dari negeri Belanda yang ingin mengadili Presiden Indonesia karena diduga melanggar HAM. "Demi harga diri bangsa, saya batalkan kunjungan ke Belanda," tegas Presiden SBY dalam keterangan persnya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
"Barangkali ada motif lain yang masuk ke Presiden SBY, selain masalah pengadilan HAM di Belanda,” kata Sutiyoso, di Jakarta, Selasa (5/10).
Hanya saja, mantan Pangdam Jaya itu tak mau merinci apa motif yang diduganya tersebut. "Tidak etis saya mengungkap dugaan itu, tapi dalam perspektif inteligen, pasti ada hal lain," ujar Bang Yos, sapaan akrab Sutiyoso.
Dijelaskannya, bila seorang kepala negara diundang ke suatu negara, maka pemerintah setempat pasti sudah menyiapkan pengamanan dan menjamin keselamatan kepala negara yang berkunjung.
"Logikanya, bila seorang kepala negara datang ke suatu negara, maka pemerintah setempat 100 persen harus menjamin keselamatan kepala negara yang berkunjung di samping Presiden mempunyai kekebalan diplomatik," kata dia.
Bang Yos menceritakan kisahnya saat berkunjung ke Australia beberapa waktu lalu. “Saat itu saya didatangi polisi federal Australia. Tapi, saya melawan karena kurang koordinasi," ungkapnya.
Terpisah, Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, Ahmad Muzani, mengatakan, pembatalan kunjungan Presiden SBY ke Belanda diduga kurangnya jaminan keamanan kepada Presiden SBY. "Karena tuan rumah (Belanda) tidak memberikan kepastian jaminan keamanan kepada kepala negara kita. Apa yang dilakukan oleh Presiden SBY, sudah benar," imbuh Muzani.
Menurut Muzani, soal RMS sebenarnya sudah selesai dan tidak punya kekuatan riil sama sekali. "Secara de facto, RMS masih ada karena difasilitasi oleh pemerintah Belanda, sehingga terkesan masih kuat. Padahal RMS itu tidak ada kekuatan lagi," ujar anggota Komisi I DPR itu.
Seperti diketahui, Presiden SBY mendadak membatalkan kunjungan ke Belanda dengan alasan adanya tuntutan dari negeri Belanda yang ingin mengadili Presiden Indonesia karena diduga melanggar HAM. "Demi harga diri bangsa, saya batalkan kunjungan ke Belanda," tegas Presiden SBY dalam keterangan persnya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Sumber : JPNN.com
0 comments:
Post a Comment