DPT kacau, Tanggung Jawab Siapa......?
Dua hari menjelang di laksanakanyaPemilihan presiden tahun 2009, negara ini masih di sibukkan dengan kekacauan DPT ( Daftar Pemilih Tetap), masing masing tim sukses calon presiden saling claim telah menemukan DPT yang tidak benar hampir di setiap wilayah.
Masalah kekacauan DPT bukanlah kali ini saja terjadi, bahkan masalh ini sudah terjadi pada saat pemilihan lagislative beberapa bulan yang lalu, hampir seluruh anak bangsa ini berteriak dan meminta agar masalah DPT segera di benahi jangan sampai terjadi kekacauan yang sama pada saat pemilihan presiden, tetapi apa yang terjadi ternyata masalah DPT kembali terulang dan terulang lagi, bahkan ada kesan masalah kekacauan DPT yang sudah terjadi pada pemilihan Legislative terkesan tidak ada perbaikan, apa yang sebenarnya terjadi...? siapa yang seharusnya bertanggung jawab dengan masalah ini..?
Kalau kita mau sedikit jeli dan teliti melihat masalah ini, sebenarnya tidak perlu terjadi jika Instansi yang di tunjuk memiliki kekuatan dan kemampuan penuh unutuk menjalankan proses pemilu, mulai dari pendataan warga negara, perlengkapan dan tehnologi, dan keterbukaan informasi, tidak ada istilah Instansi tersebut kebal kritik dan kebal hukum, semua warga negara berhak memberikan masukan, dan intansi tersebut wajib mendengar, membahas, dan melaksanakan bila memang benar, jangan mereka merasa " AJI MUMPUNG ", jangan karena pemilu di laksanakan sekali dalam lima tahun, mereka terkesan grusa grusu..."
Demikian juga pemerintah sudah seharusnya bisa menunjuk Instansi yang memang betul betul independen, jujur dan terbuka, kalau kita perhatikan dengan seksama, di mana sih kesulitan menyusun DPT...?", seseorang yang di beri tugas mendata warga cukup mendata warganya di wilayah RT nya masing masing, mendatangi rumah, mendata jumlah keluarga, Identitas...CUKUP...!!!!!, mau data apalagi..? tetapi kenapa kesalahan yang sangat bodoh itu selalu terjadi di mana mana, kesengajaan, kekeliruan, khilaf atau asal asalan...?".
Jawabanaya gampang...Fasilitas..,pernahkan pemerintah mengetahui berapa gaji orang yang bertugas mengambil data tersebut, berapa jauh mereka harus berjalan, berapa lama mereka harus bolak balik mendatangi sebuah keluarga dengan alasan mereka sibuk, tidak bisa di temui...apa yang terjadi jika hal ini terjadi...?" pasti mereka dengan sengaja akan memanipulasi datanya dengan asal asalan, belum lagi warga yang sudah pindah rumah tanpa infrmasi, dengan meninggalkan data keluarga di RT masing masing, apakah kasus seperti ini pemerintah mau mengerti, mau mempelajari,..?".
Apakah pemerintah juga tidak punya data base kependudukan, bukankah setiap ada warga meninggal mereka membuat laporan kematian, begitu juga dengan kelahiran....Di mana fungi DINAS KEPENDUDUKAN...apa TUGAS DINAS KEPENDUDUKAN....?
Sebagai orang kecil dan warga biasa, hanya bisa berharap semoga masalah DPT kali ini tidak terjadi lagi pada pemilihan umum yang akan datang.
Foto : Kompas.com
Masalah kekacauan DPT bukanlah kali ini saja terjadi, bahkan masalh ini sudah terjadi pada saat pemilihan lagislative beberapa bulan yang lalu, hampir seluruh anak bangsa ini berteriak dan meminta agar masalah DPT segera di benahi jangan sampai terjadi kekacauan yang sama pada saat pemilihan presiden, tetapi apa yang terjadi ternyata masalah DPT kembali terulang dan terulang lagi, bahkan ada kesan masalah kekacauan DPT yang sudah terjadi pada pemilihan Legislative terkesan tidak ada perbaikan, apa yang sebenarnya terjadi...? siapa yang seharusnya bertanggung jawab dengan masalah ini..?
Kalau kita mau sedikit jeli dan teliti melihat masalah ini, sebenarnya tidak perlu terjadi jika Instansi yang di tunjuk memiliki kekuatan dan kemampuan penuh unutuk menjalankan proses pemilu, mulai dari pendataan warga negara, perlengkapan dan tehnologi, dan keterbukaan informasi, tidak ada istilah Instansi tersebut kebal kritik dan kebal hukum, semua warga negara berhak memberikan masukan, dan intansi tersebut wajib mendengar, membahas, dan melaksanakan bila memang benar, jangan mereka merasa " AJI MUMPUNG ", jangan karena pemilu di laksanakan sekali dalam lima tahun, mereka terkesan grusa grusu..."
Demikian juga pemerintah sudah seharusnya bisa menunjuk Instansi yang memang betul betul independen, jujur dan terbuka, kalau kita perhatikan dengan seksama, di mana sih kesulitan menyusun DPT...?", seseorang yang di beri tugas mendata warga cukup mendata warganya di wilayah RT nya masing masing, mendatangi rumah, mendata jumlah keluarga, Identitas...CUKUP...!!!!!, mau data apalagi..? tetapi kenapa kesalahan yang sangat bodoh itu selalu terjadi di mana mana, kesengajaan, kekeliruan, khilaf atau asal asalan...?".
Jawabanaya gampang...Fasilitas..,pernahkan pemerintah mengetahui berapa gaji orang yang bertugas mengambil data tersebut, berapa jauh mereka harus berjalan, berapa lama mereka harus bolak balik mendatangi sebuah keluarga dengan alasan mereka sibuk, tidak bisa di temui...apa yang terjadi jika hal ini terjadi...?" pasti mereka dengan sengaja akan memanipulasi datanya dengan asal asalan, belum lagi warga yang sudah pindah rumah tanpa infrmasi, dengan meninggalkan data keluarga di RT masing masing, apakah kasus seperti ini pemerintah mau mengerti, mau mempelajari,..?".
Apakah pemerintah juga tidak punya data base kependudukan, bukankah setiap ada warga meninggal mereka membuat laporan kematian, begitu juga dengan kelahiran....Di mana fungi DINAS KEPENDUDUKAN...apa TUGAS DINAS KEPENDUDUKAN....?
Sebagai orang kecil dan warga biasa, hanya bisa berharap semoga masalah DPT kali ini tidak terjadi lagi pada pemilihan umum yang akan datang.
Foto : Kompas.com
0 comments:
Post a Comment